RADARSUMEDANG.ID, BANDUNG–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemeritah tidak membatalkan pengangkatan sekitar 3.043 pelamar P1 seleksi Guru Aparatur Sipil Negara untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK) yang tahun 2022.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi mengatakan hal itu berkaitan juga dengan tenaga-tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tanpa status yang jelas.
“Untuk itu, pengangkatan dalam formasi ASN-PPPK ini sangat penting bagi pemenuhan hak mereka sekaligus pelayanan kepada masyarakat, karena mereka hakikatnya melayani masyarakat juga. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat harus mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tepat dan bijak,” kata Kang RinSo, sapaannya dalam pemandangan umum F-PKS DPRD Jabar mengenai laporan pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2022/2023, Kamis (16/3/2023).
Aspirasi lainnya yang sampai melalui para aleg Fraksi PKS DPRD Jabar selama reses II kemarin yakni masih dalam bidang pemerintahan dari beberapa desa agar Anggaran Dana Desa Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat dinaikkan.
“Karena angka Rp 130 Juta dinilai kurang memadai untuk optimalisasi menjadikan desa yang mandiri. Demikian halnya mengenai desa sudah mandiri, sesuai janji Gubernur akan mendapatkan mobil Maskara. Mengenai hal ini desa mandiri meminta Gubernur merealisasikannya,” tandasnya.
Aspirasi lain masih dalam bidang pemerintahan, sambung Anggota Komisi 1 DPRD Jabar ini adalah keinginan pemekaran kota/kabupaten. Menurut pandangan Fraksi PKS DPRD Jabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperkuat lobi dan kerjasama agar moratorium pemekaran dicabut khususnya bagi Jawa Barat.
“Kita dapat lihat bagaimana telah ada pemekaran provinsi di Papua, mengapa untuk Jawa Barat tidak bisa. Demikian daerah-daerah lainnya. Atas dasar keberimbangan dan keadilan, selain Papua juga ada IKN, karenanya pemekaran kota/kabupaten di Jawa Barat juga seharusnya ada,” tambahnya.(rik)
