Baligho Netralitas TNI Marak Tersebar

oleh
oleh
FOR RADARSUMEDANG.ID BALIGHO: Prajurit TNI sedang memasang baligho netralitas TNI untuk Pemilu 2024 di Paseh. Baligho dengan tulisan Netralitas TNI Pada Pemilu 2024 kini marak terpampang di sejumlah tempat di wilayah Sumedang

RADARSUMEDANG.ID – Prajurit TNI akan bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti. Sejumlah baligho dengan tulisan ‘Netralitas TNI Pada Pemilu 2024’ kini marak terpampang di sejumlah tempat.

 

Salah satunya di depan Kantor PWK Paseh-Koramil 1007/Conggeang. Kemudian juga di pinggir jalan arteri Sumedang – Cirebon, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Paseh.

 

Komandan PWK Paseh-Koramil 1007/Conggeang, Letda Chb Har Agus menyampaikan, pemasangan baligho tersebut merupakan suatu tindakan positif dan sportif dari TNI untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Damai dan berkomitmen bahwa TNI wajib netral dalam menyukseskan Pemilu 2024.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Dan PWK Paseh-Koramil 1007/Conggeang Letda Chb Har Agus, di sela kegiatan ‘Studi Tiru Desa Digital Aplikasi Satu Data Indonesia Lingkup Desa/Kelurahan’ di Desa Bongkok, Kecamatan Paseh pada Senin (24/7) pagi.

 

Dihadapan Forkopimcam dan Apdesi Paseh, Agus mengatakan pemerintah akan mengawal pelaksanaan Pemilu damai yang akan dilaksanakan Februari 2024 mendatang. “Dari beberapa bulan ke belakang kami sudah monitor bersama baik oleh Babinsa dan Babinkamtibmas serta PPS tiap-tiap desa, dalam pemutakhiran data untuk Pemilu sampai dengan terdatanya DPS dan DPT yang diputuskan melalui rapat pleno tiap PPS,” ujarnya.

 

Agus pun menegaskan, TNI wajib netral dalam Pemilu 2024. Artinya, TNI tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

 

Juga, tidak memberikan tempat atau fasilitas sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon atau parpol untuk digunakan sarana kampanye. “Keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih, hak individu sebagai warga negara, dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih. Tidak memberikan tanggapan, komentar, meng-upload apapun terhadap quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survey,” imbuhnya.

 

Agus menambahkan, jika terbukti ada oknum TNI yang tidak netral, maka TNI akan menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai politik, beserta paslon yang diusung. (gun)

No More Posts Available.

No more pages to load.