RADARSUMEDANG.id, KOTA–Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sumedang Welly Sanjaya, mempertanyakan tindak lanjut Revisi Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang sudah disetujui DPR RI.
Yang mana Kata Welly, ada beberapa poin yang berubah dalam UU Desa kendati hingga saat ini tidak menemui kejelasan yaitu, berkaitan dengan masa jabatan, kewenangan Desa, kesejahteraan perangkat desa serta dana desa
“Pada kesempatan ini kami memohon agar segera dikeluarkannya Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Sumedang yakni menjadi 8 tahun yang semula 6 tahun,” kata Welly saat bertemu dengan Pj Bupati Sumedang di Gedung Negara, baru-baru ini.
Meski demikian ditegaskan Welly, masalah periodesasi menjadi hal yang urgen disetujui. Yang mana dalam perkembangan saat ini sudah berkembang masa jabatan 8 tahun.
“Namun sesungguhnya tidak ada yang berbeda sebab hanya berlaku 2 periode,” ujarnya.
Welly juga mengharapkan tunjangan Kades dan perangkat desa yang sekarang dibayarkan sekaligus tiga bulan sekali agar bisa kembali dibayar menjadi sebulan sekali.
“Kami juga meminta Jamkesda yang sudah lama dihilangkan untuk bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat yang saat ini membutuhkan fasilitas kesehatan tersebut,” ucapnya.
Menanggapi Ketua Apdesi Sumedang, Pj Bupati Yudia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten sedang mengkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk beberapa harapan yang diinginkan Apdesi dapat terlaksana.
“Untuk kebijakan mengenai perpanjangan jabatan kita sedang dibahas di Bagian Hukum. Begitu juga kebijakan lainnya dibahas dengan perangkat daerah terkait untuk segera direalisasikan,” terang Yudia.
Terakhir dirinya mengajak kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Sumedang untuk dapat mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem untuk mencapai target nol persen.
“Saya harapkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang bisa tercapai pada Desember 2024. Salah satunya dengan peran Apdesi di dalamnya,” katanya. (jim)
