Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran: Bukan Sekadar Narasi
Oleh: Naya Sunarya
RADARSUMEDANG.id — Data Sumedang Dalam Angka 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang mencapai 1.195.531 jiwa. Angka kemiskinan tercatat menurun dari 9,1 persen menjadi 8,8 persen atau sekitar 105.082 jiwa. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 6,08 persen atau setara dengan 37.441 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 65,37 persen atau sebanyak 616.120 orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 578.679 orang.
Berbagai langkah telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Mulai dari program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga model pembiayaan kelompok yang terinspirasi dari Grameen Bank di Bangladesh. Namun, sebagaimana terjadi di banyak daerah, tantangan terbesar bukanlah meluncurkan program, melainkan menjaga keberlanjutannya.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah berbagai upaya yang dilakukan selama ini benar-benar mampu menciptakan perubahan yang bertahan dalam jangka panjang. Sebab, kata “berkelanjutan” hampir selalu hadir dalam dokumen perencanaan, pidato, maupun laporan pembangunan. Akan tetapi, tidak sedikit program yang pada awalnya berjalan dengan semangat tinggi, lalu perlahan meredup ketika dukungan anggaran berkurang, masa jabatan kepala daerah berakhir, atau perhatian publik beralih ke agenda lain.
Tantangan tersebut juga menjadi ujian bagi program percontohan penanganan kemiskinan dan pengangguran yang saat ini dijalankan di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Agar tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek atau sekadar catatan keberhasilan administratif, program ini perlu dibangun di atas fondasi yang mampu menjamin keberlangsungannya.
Secara konseptual, program ini layak diapresiasi sebagai sebuah terobosan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering kali hanya menyalurkan bantuan tanpa basis data yang kuat, model Desa Cijeler memanfaatkan sistem data terpadu melalui platform Sada Jabar. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengetahui secara lebih akurat siapa yang membutuhkan bantuan, jenis bantuan yang diperlukan, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah.
Program tersebut juga telah diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, mulai dari pemberian bantuan ternak ayam Sentul, pelatihan keterampilan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), hingga pendampingan usaha bagi masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat desa sebelum diperluas ke wilayah yang lebih luas. Pola ini menunjukkan adanya upaya membangun model yang dapat diuji, dievaluasi, dan disempurnakan sebelum direplikasi.
Meski demikian, sikap objektif tetap diperlukan. Program ini masih berada pada tahap awal sehingga belum tersedia data yang cukup untuk menilai sejauh mana dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Belum dapat dipastikan pula apakah bantuan yang diberikan benar-benar berkembang menjadi aset produktif atau hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sesaat.
Pengalaman menunjukkan bahwa program yang baik sekalipun dapat terjebak dalam pola ketergantungan apabila tidak memiliki mekanisme penggerak yang kuat. Karena itu, model Desa Cijeler perlu diperkuat melalui dua pendekatan strategis, yakni Self-Propelling Growth (SPG) dan Bank Keterampilan Desa.
Konsep Self-Propelling Growth berangkat dari pertanyaan sederhana: bagaimana memastikan program tetap berjalan meskipun dukungan dari luar berkurang? Dalam pendekatan ini, bantuan pemerintah diposisikan sebagai benih yang harus tumbuh dan berkembang, bukan sekadar bantuan konsumtif. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi masyarakat diputar kembali menjadi modal usaha, diperluas skalanya, dan dimanfaatkan untuk melibatkan lebih banyak warga. Dengan demikian, pertumbuhan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah, melainkan bergerak dari kekuatan ekonomi yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri.
Untuk mendukung pertumbuhan yang mandiri tersebut, diperlukan sebuah wadah yang disebut Bank Keterampilan Desa. Berbeda dengan lembaga keuangan yang menyimpan nilai dalam bentuk uang, lembaga ini menyimpan dan mengembangkan modal pengetahuan yang dimiliki masyarakat.
Seorang petani yang memiliki keahlian budidaya, pelaku usaha rumahan yang berhasil mengembangkan produknya, atau warga yang menguasai keterampilan teknis tertentu dapat membagikan ilmunya kepada warga lain. Sebaliknya, masyarakat yang membutuhkan keterampilan tertentu dapat mengakses pengetahuan tersebut tanpa hambatan biaya. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan menjadi aset yang terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Bank Keterampilan Desa juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi pasar, pelatihan lanjutan, serta pengembangan kapasitas masyarakat. Keberadaannya akan membantu memastikan bahwa keterampilan yang dimiliki warga tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi.
Apabila pendekatan berbasis data, mekanisme pertumbuhan mandiri melalui SPG, dan pengelolaan pengetahuan melalui Bank Keterampilan Desa dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang utuh, maka fondasi keberlanjutan program akan menjadi jauh lebih kuat. Program tidak lagi bergantung pada figur pemimpin atau ketersediaan anggaran semata, melainkan bertumpu pada partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pada akhirnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak diukur dari meriahnya peluncuran atau banyaknya kegiatan seremonial. Keberhasilannya hanya dapat dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Desa Cijeler kini memiliki peluang untuk membuktikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon pembangunan. Dengan kemandirian ekonomi, pengelolaan ilmu pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat, model ini berpotensi menjadi rujukan bagi desa-desa lain di Kabupaten Sumedang, bahkan di berbagai daerah di Indonesia.(*)
*)Penulis adalah warga Sumedang, mantan Anggota DPRD Sumedang, dan Ketua Dewan Pengawas Fokus Sinergi Kemitraan.
