Komisi I DPRD Sumedang Apresiasi Pelantikan PPPK, Dorong Pemerintah Segera Selesaikan Formasi Paruh Waktu

oleh
Sejumlah PPPK tang telah lolos seleksi tahap pertama untuk formasi tahun 2024 saat berswafoto. Salah satunya merupakan ASN yang telah mengabdi cukup lama di Bagian Prokopim Setda Kabupaten Sumedang.

RADARSUMEDANG.id, KOTA – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Asep Kurnia, menyampaikan ucapan selamat kepada 326 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Sumedang.

Asep Kurnia yang selama ini dikenal konsisten memperjuangkan nasib dan hak para pegawai non-ASN menyampaikan apresiasi atas proses seleksi dan pelantikan tahap pertama formasi tahun 2024 ini. Ia juga menyampaikan harapan besar terhadap para ASN PPPK yang telah resmi bertugas.

“Selamat kepada rekan-rekan PPPK yang baru saja dilantik. Ini adalah hasil dari perjuangan panjang. Tapi perlu diingat, masyarakat saat ini menanti kontribusi terbaik dari kalian semua. Berikan pelayanan yang maksimal, profesional, dan penuh pengabdian kepada masyarakat,” kata Asep Kurnia disela Pengambilan Sumpah/janji dan Penyerahan Keputusan Bupati Sumedang Tentang Pengangkatan PPPK tahap 1 formasi tahun 2024 di lingkungan Pemkab Sumedang di Aula Tampomas PPS, Selasa (1/7/2025).

Lebih lanjut, Asep menyoroti keberadaan ribuan pegawai non-ASN lainnya yang masih berjuang untuk bisa diangkat menjadi PPPK. 

Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari Pemerintah Daerah dalam menyiapkan formasi tambahan, khususnya untuk mengakomodasi kebutuhan formasi PPPK paruh waktu yang belum terpenuhi.

“Masih banyak tenaga non-ASN yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyusun dan menyediakan formasi yang cukup dan memadai guna menyerap mereka dalam seleksi PPPK selanjutnya,” ujarnya.

Ia menyebut, pasca seleksi sebelumnya, sebagian tenaga honorer masuk dalam kategori paruh waktu. Oleh karena itu, Asep mendorong agar proses pengangkatan PPPK dari kategori tersebut dilakukan secara bertahap dan berkeadilan.

“Masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Kami berharap Pemerintah Daerah terus berkomitmen dan konsisten menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas. Ini bukan hanya soal status, tetapi juga penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka selama ini,” katanya.

Sebagai penutup, Asep Kurnia kembali menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses rekrutmen PPPK agar berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan publik, serta memberi ruang bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. (jim)

No More Posts Available.

No more pages to load.