RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang mencatat capaian penting dalam menjaga keuangan daerah dan aset milik Kabupaten Sumedang. Melalui upaya pendampingan hukum nonlitigasi, Kejari berhasil memulihkan kerugian keuangan daerah sekaligus menyelamatkan aset pendidikan dengan nilai mencapai Rp971.025.362.
Kepala Kejari Sumedang, Dr. Adi Purnama SH MH, menyebutkan bahwa langkah ini merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah perangkat daerah. “Hasil ini merupakan wujud sinergi kejaksaan dengan para pemangku kepentingan dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya dalam kegiatan di Aula Kejari Sumedang, Jumat (12/9/2025).
Pemulihan keuangan tersebut bermula dari pendampingan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumedang dalam menyelesaikan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2023. Dari pendampingan itu, kewajiban sebesar Rp971 juta berhasil dikembalikan ke kas daerah.
Selain itu, Kejari juga mengamankan aset tanah sekolah. Adi Purnama mengungkapkan pihaknya mendampingi Dinas Pendidikan Sumedang dalam proses penerbitan sertipikat hak pakai. “Tahun ini terbit dua sertipikat baru untuk Sekolah Dasar Negeri, sehingga total aset tanah pendidikan yang sudah tersertifikasi mencapai 24 sertipikat untuk 26 sekolah,” jelasnya.
Menurutnya, penerbitan sertipikat menjadi langkah krusial agar aset negara memiliki kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengapresiasi langkah Kejari yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. “Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih. Semoga upaya ini terus diperluas agar keuangan daerah semakin sehat dan seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum,” ucapnya.
Dengan capaian ini, Kejari Sumedang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keberlanjutan pengelolaan aset dan keuangan daerah demi kepentingan publik. (jim)
