RADARSUMEDANG.id, BANDUNG — Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, H. Ridwan Solichin, SIP, MSi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah dan aparat kepolisian yang mengimbau masyarakat menyambut Tahun Baru 2026 tanpa pesta kembang api, petasan, maupun perayaan yang bersifat hura-hura.
Menurut Kang Rinso, sapaannya, langkah tersebut mencerminkan kepekaan sosial dan empati terhadap kondisi bangsa, khususnya bagi masyarakat di sejumlah daerah di Sumatera yang saat ini tengah dilanda bencana alam, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Saya mengapresiasi dan mendukung imbauan pemerintah agar masyarakat tidak menyalakan petasan dan kembang api saat malam pergantian tahun. Dana yang biasanya dihabiskan untuk perayaan sebaiknya dialihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Kang Rinso, Rabu (31/12/2025).
Ia menilai perayaan Tahun Baru tidak harus diwarnai euforia berlebihan. Sebaliknya, momen pergantian tahun dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermakna, seperti doa bersama dan refleksi akhir tahun.
“Pergantian Tahun Baru 2026 sebaiknya diisi dengan doa, muhasabah, dan kegiatan positif lainnya. Pemerintah daerah juga seharusnya tidak memfasilitasi acara yang mengarah pada hura-hura,” tegasnya.
Kang Rinso juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang memilih menggelar doa bersama sebagai bentuk solidaritas bagi korban bencana. Kebijakan tersebut diperkuat dengan larangan pesta kembang api dan petasan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sejalan dengan itu, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan, menegaskan bahwa perayaan Tahun Baru dengan euforia berlebihan dinilai tidak pantas dilakukan di tengah suasana duka nasional.
Selain pertimbangan kemanusiaan, Kang Rinso juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran daerah. Di tengah kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, menurutnya, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pesta tahun baru yang bersifat seremonial dan menghamburkan anggaran tentu kurang tepat dilakukan saat kondisi ekonomi dan sosial menuntut kepekaan bersama,” katanya.
Dalam refleksi akhir tahun 2025, Kang Rinso mengingatkan bahwa bencana yang terjadi di berbagai daerah harus menjadi pelajaran penting, termasuk bagi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mencegah terjadinya bencana serupa.
“Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal seperti penambangan dan penebangan liar harus dihentikan. Sudah saatnya pembangunan dilakukan dengan prinsip tanggung jawab terhadap alam,” pungkasnya.
Ia berharap, semangat empati, solidaritas sosial, serta kesadaran menjaga lingkungan dapat menjadi nilai utama masyarakat Jawa Barat dalam menyambut Tahun Baru 2026.(Rik/net)
