RADARSUMEDANG.ID – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, melontarkan kritik tajam terhadap pendudukan Israel di wilayah Tepi Barat dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Rabu (18/2).
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan bahwa tindakan Israel bertentangan dengan hukum internasional dan berpotensi menggagalkan upaya perdamaian jangka panjang bagi Palestina.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menyoroti kebijakan Israel yang mendaftarkan lahan di Area C Tepi Barat sebagai properti negara.
“Indonesia mengecam keras aksi tersebut. Mereka (Israel) tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan,” ujar Sugiono dalam pertemuan tersebut, dikutip pojoksatu.id dari kumparan.com.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk aneksasi secara de facto yang tidak dapat dibenarkan.
Kebijakan itu dinilai semakin mempersempit peluang terwujudnya solusi dua negara yang selama ini didorong komunitas internasional.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334, yang secara tegas menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak memiliki kekuatan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Indonesia, kata Sugiono, konsisten mendukung penghormatan terhadap resolusi-resolusi PBB sebagai fondasi perdamaian global.
Lebih lanjut, Sugiono menekankan pentingnya sinergi antara Board of Peace (BOP) dan mandat resmi PBB.
Ia menilai, lembaga tersebut harus bekerja selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional agar tetap memiliki legitimasi dan kredibilitas di mata dunia.
Indonesia berkomitmen memastikan bahwa peran BOP tidak sekadar mengelola krisis, tetapi benar-benar mendorong terciptanya keadilan dan perdamaian permanen bagi rakyat Palestina.
Sikap tegas Indonesia ini juga menjadi pijakan utama dalam pertemuan perdana negara anggota Board of Peace yang digelar di Washington DC.
Sebagai anggota dewan sekaligus Presidensi Dewan HAM PBB 2026, Indonesia menegaskan perannya dalam memperjuangkan penyelesaian konflik yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana tersebut pada Kamis (19/2).
Kehadiran kepala negara di forum strategis ini dinilai memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam mengawal implementasi gencatan senjata serta proses rekonstruksi di Gaza.
Momentum ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bersuara di forum global, tetapi juga aktif mengambil peran nyata dalam mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah.
Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara tetap menjadi garis kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten dan tidak berubah.(net)
