RADARSUMEDANG.id, UJUNGJAYA – Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan pengawasan ke PT Baja Setya Pratama Presindo yang berlokasi di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Rabu (25/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan iklim investasi di Sumedang berjalan kondusif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Ruly Aditya, bersama jajaran Komisi II serta perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kehadiran mereka diterima oleh General Affair PT Baja Setya Pratama Presindo, Iis Ernawati, di ruang pertemuan perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, Hj Ai Rosmawati, S.Pd, menyampaikan harapannya agar investasi di PT Baja Setya Pratama Presindo terus berkembang. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi bodi mobil tersebut dinilai berpotensi membuka peluang kerja lebih luas bagi warga sekitar.
“Sejauh ini sekitar 80 persen tenaga kerja di perusahaan ini merupakan warga lokal, sedangkan 20 persen lainnya berasal dari perusahaan sebelumnya di Bandung. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD mendorong agar kehadiran investor di Sumedang tidak hanya membawa pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Terkait kemudahan perizinan, Ai Rosmawati menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sumedang dinilai responsif dalam melayani pengusaha yang hendak berinvestasi. Hal tersebut tercermin dari kepuasan pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan.
Mengenai keamanan berinvestasi, ia menuturkan bahwa secara umum Sumedang dalam kondisi aman dan nyaman bagi investor. Meski Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses finalisasi, hal tersebut tidak menghambat aktivitas investasi yang telah berjalan sesuai ketentuan.
Komisi II berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha terus terjalin, sehingga iklim investasi di Kabupaten Sumedang semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(rls)
