RADARSUMEDANG.id — Permasalahan sampah di wilayah Subang Selatan kembali menjadi sorotan. Aktivis sosial, Ulul Fahmi Fauzy, menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang bersama Komisi III DPRD Subang belum mampu memberikan solusi konkret dalam penanganan persoalan sampah, khususnya di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Jalancagak.
Menurut Ulul, hingga saat ini persoalan sampah di wilayah tersebut masih terus berlarut-larut tanpa adanya titik temu yang jelas. Ia menyebut masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kondisi tersebut.
“DLH dan Dewan Komisi III tidak becus mengatasi permasalahan sampah ini sampai sekarang tidak ada titik temu. Sampah tetap harus dikelola, tetapi solusi nyata yang dirasakan masyarakat belum ada,” tandas Ulul Selasa (12/5/2026).
Ulul juga menyoroti keberadaan anggota DPRD dari Komisi III yang berasal dari wilayah Subang Selatan. Menurutnya, para wakil rakyat tersebut terkesan tutup mata terhadap kondisi sampah yang kini menjadi keluhan masyarakat.
“Apalagi ada anggota dewan Komisi III yang berada di Subang Selatan, tetapi terkesan tutup mata terhadap kondisi ini,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan TPS Jalancagak selama ini memiliki peran penting untuk menampung sampah rumah tangga warga dari sejumlah desa di kawasan Jalancagak dan sekitarnya. Namun setelah TPS tersebut ditutup oleh DLH, masyarakat menjadi kebingungan harus membuang sampah ke mana.
“Sekarang malah ditutup oleh DLH, akhirnya warga bingung membuang sampah harus ke mana,” ungkapnya.
Ulul juga menilai persoalan ini bukan hanya soal sampah, tetapi menyangkut citra kawasan wisata di Subang Selatan. Pasalnya, lokasi TPS tersebut berada tepat di samping gerbang masuk Desa Wisata Kasomalang Kulon yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di wilayah Subang Selatan.
“Tempat sampah itu berada tepat di samping kanan gerbang masuk Desa Wisata Kasomalang Kulon. Ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut wajah kawasan wisata juga,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah, khususnya DLH Kabupaten Subang, segera menghadirkan solusi konkret dan tidak hanya mengambil langkah penutupan TPS tanpa menyiapkan sistem pengelolaan sampah pengganti.
Menurutnya, jika persoalan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan muncul titik titik pembuangan sampah liar baru di sejumlah wilayah Subang Selatan akibat warga tidak memiliki tempat pembuangan yang jelas.
“Pemerintah jangan hanya bisa menutup TPS, tetapi juga harus menyiapkan solusi. Kalau tidak, sampah liar akan bermunculan dan masalahnya akan semakin besar,” tegasnya.
Ulul pun mendorong adanya kolaborasi serius antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, hingga masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan di wilayah Subang Selatan. (Anr)
