RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI H. Yandri Susanto menanamkan pemahaman dan komitmen kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengenai pentingnya desa sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Pesan itu disampaikan dalam kuliah umum bertema Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa sebagai Pilar Pembangunan Nasional: Strategi Kepemimpinan Pemerintahan di Era Transformasi di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (21/5).
Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi mengatakan praja utama yang segera lulus akan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan kondisi riil di masyarakat. Karena itu, para calon aparatur pemerintahan tersebut harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai pembangunan desa.
“Praja utama ini sebentar lagi akan lulus dari IPDN. Mereka akan menjadi jembatan hidup antara kebijakan pusat dan realita di lapangan. Kini desa bukan lagi sekadar wilayah administratif di ujung peta, melainkan pilar utama pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Yandri menegaskan pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah sesuai Asta Cita Presiden RI, khususnya poin keenam yang menekankan pembangunan dari bawah melalui penguatan desa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki 75.266 desa yang menjadi subjek pembangunan. Namun, masih terdapat 9.366 desa yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal sehingga membutuhkan perhatian lebih.
“Saya ingin sampaikan kepada praja utama, kalau kita membangun desa otomatis membangun Indonesia. Inilah tugas calon ASN ke depan untuk ikut mendukung pembangunan desa tertinggal dan sangat tertinggal,” kata Yandri.
Ia menjelaskan, Kemendes PDT menjalankan program 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia, di antaranya revitalisasi BUMDes, peningkatan ketahanan pangan lokal, digitalisasi desa, pengembangan desa wisata, peningkatan investasi desa, hingga percepatan pembangunan daerah tertinggal.
“Saya meminta para calon pamong praja ikut mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, layanan kesehatan, penguatan desa digital dan program padat karya tunai,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Yandri juga berharap adanya kerja sama penempatan lulusan IPDN di lingkungan Kemendes PDT untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa di berbagai daerah. (tha)
