Oleh: Hudzaifah Isma’il Al Atsary*
RADARSUMEDANG.id — Demokrasi selalu dipahami sebagai system politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam prinsip demokrasi modern, kekuasaan negara memperoleh legitimasi dari rakyat dan seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat. Namun pertanyaan penting yang patut diajukan hari ini adalah: benarkah kedaulatan rakyat masih menjadi fondasi utama kehidupan politik, atau justru telah bergeser ke tangan segelintir elite yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik?
Fenomena yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukan semakin kaburnya batas antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Pengusaha masuk ke dalam arena kekuasaan, sementara para penguasa membangun jejaring bisnis yang memperkuat posisi mereka. Akibatnya, ruang politik tidak lagi menjadi arena kompetisi yang setara bagi seluruh warga negara, melainkan menjadi ruang yang didominasi oleh mereka yang memiliki modal, akses, dan jaringan kekuasaan.
Dalam konteks ini, demokrasi menghadapi ancaman yang serius. Secara prosedural, pemilu tetap berlangsung, partai politik tetap berkompetisi, dan lembaga negara tetap berjalan. Namun secara substantif, muncul pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menentukan arah kebijakan negara. Apakah keputusan politik benar-benar lahir dari aspirasi rakyat, atau lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya ekonomi dan politik?
Kondisi tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi yang menuntut distribusi kekuasaan secara lebih luas. Montesquieu melalui konsep trias politica menekankan pentingnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi oleh kelompok tertentu. Tujuan utama pemisahan kekuasaan bukan sekadar pembagian fungsi negara, melainkan memastikan bahwa tidak ada satu kelompok yang mampu mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik.
Namun dalam praktik oligarki, yang terjadi justru sebaliknya. Kekuasaan ekonomi dapat memengaruhi proses politik, sementara kekuasaan politik digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Ketika negara, pasar, dan bahkan ruang publik berada dalam pengaruh elite yang sama, mekanisme pengawasan demokratis menjadi semakin lemah. Rakyat tetap memiliki hak suara, tetapi kemampuan mereka untuk memengaruhi kebijakan publik menjadi terbatas.
Di sinilah letak persoalan utama oligarki. Oligarki bukan sekadar keberadaan orang-orang kaya dalam politik. Oligarki adalah kondisi ketika kekayaan dan kekuasaan saling menopang sehingga menghasilkan dominasi yang sulit ditandingi oleh masyarakat luas. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan materialnya melalui pengaruh terhadap institusi negara. Dalam situasi demikian, kebijakan publik berpotensi lebih menguntungkan kelompok elite daripada kepentingan mayoritas warga negara.
Karena itu, gagasan tentang “oligarki yang demokratis” patut dipertanyakan. Demokrasi bertumpu pada prinsip kesetaraan politik, sementara oligarki bertumpu pada konsentrasi kekuasaan. Demokrasi berusaha memperluas partisipasi warga negara, sedangkan oligarki cenderung mempersempit akses terhadap pengambilan keputusan. Secara konseptual, keduanya bergerak dalam arah yang berbeda.
Hal ini bukan berarti setiap elite politik atau ekonomi selalu bertindak melawan kepentingan rakyat. Namun, secara struktural oligarki memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan kelompoknya sendiri. Sejarah politik menunjukkan bahwa kelompok yang telah menikmati kekuasaan dan privilese umumnya akan berusaha mempertahankan posisi tersebut. Robert Michels menyebut fenomena ini sebagai Iron Law of Oligarchy, yaitu kecenderungan organisasi dan institusi politik untuk akhirnya dikuasai oleh segelintir elite yang sulit digantikan.
Jika keadaan ini terus berlangsung, maka demokrasi berisiko kehilangan makna substansialnya. Pemilu hanya menjadi mekanisme pergantian elite tanpa perubahan mendasar dalam distribusi kekuasaan. Rakyat tetap memilih, tetapi pilihan yang tersedia sering kali berasal dari lingkaran kekuasaan yang sama. Kedaulatan rakyat yang menjadi jiwa demokrasi perlahan berubah menjadi simbol formal yang tidak selalu tercermin dalam proses pengambilan kebijakan.
Pada akhirnya, pertanyaan “Benarkah kedaulatan rakyat masih ada?” bukanlah pertanyaan retoris semata. Pertanyaan tersebut merupakan refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi saat ini. Kedaulatan rakyat tidak cukup diukur dari keberadaan pemilu atau prosedur demokratis lainnya, melainkan dari sejauh mana rakyat benar-benar memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan negara.
Demokrasi hanya dapat hidup apabila kekuasaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. Ketika oligarki semakin dominan, yang terancam bukan hanya kualitas pemerintahan, melainkan juga prinsip paling mendasar dalam demokrasi itu sendiri: bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.(*)
*)Penulis adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, asal Kecamatan Ganeas Kab. Sumedang
