RADARSUMEDANG.ID, KOTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mengalokasikan sebanyak 2.060 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 untuk masyarakat di 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Lingkungan Burujul, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Minggu (5/7).
Didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Menteri yang akrab disapa Ara itu bahkan menyusuri gang-gang sempit untuk memastikan proses pengadaan material bangunan berjalan terbuka, transparan, dan dapat diawasi masyarakat.
Menurut Ara, pelaksanaan BSPS kini menggunakan mekanisme Tender Rakyat atau Pemilihan Terbuka Toko (PTT). Sistem tersebut tidak hanya menentukan toko penyedia material bangunan, tetapi juga menciptakan persaingan harga yang sehat sehingga anggaran menjadi lebih efisien.
“Untuk yang saya kunjungi saat ini di Sumedang Selatan, pagu anggarannya Rp280 juta dan hasil Tender Rakyat menjadi Rp273.603.212. Artinya terdapat efisiensi sebesar Rp6.396.788 atau 2,28 persen. Hasil penghematan itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan,” ujar Ara.
Secara keseluruhan, Jawa Barat memperoleh alokasi 42.508 unit BSPS melalui mekanisme Tender Rakyat pada Tahun Anggaran 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 666 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 6.374 unit. Dari total tersebut, Kabupaten Sumedang mendapat alokasi sebanyak 2.060 unit yang tersebar di 26 kecamatan.
Program BSPS diprioritaskan bagi masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni, rumah dengan kondisi hampir roboh, serta keluarga kurang mampu yang telah melalui proses pendataan sesuai kondisi riil di lapangan.
Ara menilai program bedah rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Program bedah rumah dari Pak Presiden Prabowo ini sangat luar biasa karena menggerakkan ratusan ribu tukang bangunan, pendamping, sopir angkutan, pedagang hingga toko material. Masyarakat juga diajarkan memahami Tender Rakyat, membandingkan harga antar toko, bahkan dibantu untuk bernegosiasi sehingga prosesnya transparan dan manfaatnya kembali kepada rakyat. Tadi saya juga mendapat informasi ada toko bangunan yang memberikan cat secara cuma-cuma,” katanya.
Ia menambahkan, program tersebut turut membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk berkembang. Salah satunya industri genteng asal Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan material bangunan di Jawa Barat.
“Jawa Barat harus menjadi pelaku produksi, bukan hanya menjadi pasar bahan bangunan. Tukangnya dari daerah sini, warung makan ikut hidup. Inilah pemberdayaan masyarakat yang menjadi arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Di akhir kunjungan, Ara mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan BSPS karena seluruh anggarannya bersumber dari APBN. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada penerima manfaat.
“Kami tegaskan tidak ada pungutan. Kalau ada pungutan, foto, video, lalu viralkan. Masyarakat harus berani. Kalau ada yang korupsi atau memeras, jangan ada damai, kita proses secara hukum pidana,” tegasnya.(jim)
