RADARSUMEDANG.id — Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk memaksimalkan transaksi digital sampai ke tingkat desa.
Menurutnya pemanfaatan QRIS selain memudahkan transaksi non tunai untuk kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja. QRIS juga dapat digunakan untuk pembayaran layanan yang tersedia di platform digital milik pemerintah.
Kata dia, pemanfaatan QRIS harus terus diperluas, tidak hanya pada sektor pelayanan publik, tetapi juga untuk mendukung peningkatan transaksi non-tunai di berbagai sektor, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Digitalisasi transaksi melalui QRIS menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh OPD diharapkan terus mendorong implementasinya secara masif,” kata Fajar saat menghadiri sebuah kegiatan, belum lama ini.
Selain itu lanjut Fajar, elektronifikasi keuangan tidak hanya bertujuan mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat pengawasan, meningkatkan penerimaan daerah, serta meminimalkan potensi kebocoran.
Ia mencontohkan pemanfaatan QRIS pada angkutan umum, pasar tradisional, rumah sakit sebagai bagian dari transformasi digital yang harus terus diperluas.
Ia juga menyoroti masih adanya pelaku usaha yang belum terintegrasi dengan sistem pembayaran digital sehingga berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan pajak.
Padahal menurutnya, digitalisasi menjadi solusi agar seluruh transaksi dapat tercatat secara akurat, transparan, dan mudah diawasi.
“Jangan sampai ada lagi transaksi yang tidak tercatat. Dengan digitalisasi semuanya bisa terekam dengan baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menyebut capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Sumedang terus menunjukkan tren positif. Namun, peningkatan tersebut harus diikuti dengan dampak nyata berupa meningkatnya penerimaan daerah, kepatuhan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, semakin luas penggunaan QRIS akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan tercatat secara digital.
Meski demikian pihaknya memastikan bahwa akan terus melakukan evaluasi capaian digitalisasi daerah sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Tidak lupa saya berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ekosistem digital di Sumedang sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun dunia usaha,” katanya. (jim)
