Oleh: Naya Sunarya*
RADARSUMEDANG.id — Pada 9 September 2026, Bupati Sumedang menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD — anggaran yang direncanakan menembus Rp2,81 triliun, naik 2,27% atau Rp62,57 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,75 triliun. Angka
ini bukan sekadar deret bilangan; ia adalah terjemahan tema besar RKPD 2027: “Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi” . Pertanyaannya: apakah struktur dan alokasi anggaran benar-benar menembak sasaran tersebut?
Struktur Pendapatan: Masih Bertumpu pada Transfer
Pendapatan daerah 2027 disusun dari dua pilar utama:
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027 Pertumbuhan
PAD Rp710,35 miliar Rp720,84 miliar +1,48%
Dana Transfer Rp2,04 triliun Rp2,09 triliun +2,55%
Total Rp2,75 triliun Rp2,81 triliun +2,27%
PAD yang hanya tumbuh 1,48% yang lebih rendah dari pertumbuhan total pendapatan adalah sinyal yang perlu dicermati. PAD hanya menyumbang sekitar 25,6% dari total anggaran, sementara 74,4% masih bergantung pada transfer pusat. Artinya, kemandirian fiskal belum bergerak signifikan. Jika tema RKPD adalah akselerasi produktivitas ekonomi, maka penguatan PAD dari pajak daerah, retribusi, dan hasil BUMD seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar ikut tumbuh lambat.
Struktur Belanja: Postur yang Masih Berat ke Pegawai
Belanja 2027 naik 2,23% menjadi Rp2,81 triliun, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Namun rincian prioritas menunjukkan:
Untuk Gaji & tunjangan ASN ditambah tambahan penghasilan guru: kurang lebih sebesar Rp1,2 triliun, ini hampir separuh total anggaran.
Kemudian untuk Infrastruktur jalan: dialokasikan minimal Rp100 miliar untuk mencapai kemantapan jalan 95% . Sedangkan anggaran selebih nya sebagian untuk Jaminan kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan fasilitas dasar lainnya.
Berangkat dari gambaran tersebut maka muncul pertanyaan kritis : dengan beban belanja pegawai yang mendominasi, apakah ruang untuk investasi produktif yang langsung menggerakkan ekonomi rakyat tidak menjadi sempit? Sementara Tema “akselerasi produktivitas” menuntut alokasi yang lebih besar untuk pemberdayaan UMKM, penguatan sektor unggulan, hilirisasi produk lokal, dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini porsi tersebut belum tampil menonjol dalam struktur anggaran yang disampaikan.
Kesesuaian dengan 5 Pilar RKPD
RKPD 2027 menetapkan lima fokus pembangunan:
- Pertumbuhan ekonomi inklusif & berkelanjutan
- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Tata kelola pemerintahan berbasis digital
- Peningkatan kesejahteraan & ketahanan sosial
Penilaian kesesuaian:
Pertama, ada yang menembak sasaran : Infrastruktur jalan Rp100 miliar, jaminan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial — sejalan dengan pilar 2, 3, dan 5.
Kedua, Belum tajam: Pilar 1 untuk pertumbuhan ekonomi inklusif belum terlihat alokasi khusus yang signifikan untuk produktivitas usaha rakyat, kemitraan ekonomi, dan peningkatan nilai tambah produk daerah.
Ketiga, Perlu dipertegas: Pilar 4 untuk digitalisasi tata kelola belum terungkap berapa anggaran konkretnya.
Pembiayaan & Ketahanan Fiskal
Pembiayaan daerah berfungsi menutup defisit dan mengatur kas. Namun jika PAD terus tumbuh di bawah 2% per tahun sementara kebutuhan belanja naik di atas 2%, maka ketahanan fiskal melemah. Di sinilah DPRD berperan menekankan: target PAD harus dikejar lebih tinggi, bukan diterima apa adanya. Potensi pajak daerah, pengelolaan aset, dan kinerja BUMD harus digali lebih dalam agar Sumedang tidak selamanya bergantung pada kebijakan pusat.
Penutup
RAPBD 2027 sudah berjalan di jalur yang benar dengan mengutamakan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial. Namun jika benar-benar ingin mewujudkan “akselerasi produktivitas ekonomi”, maka anggaran harus lebih berani: mengurangi pemborosan biaya rutin, memperbesar porsi investasi yang menggerakkan ekonomi rakyat, dan mengejar target PAD yang lebih ambisius. Angka Rp2,81 triliun adalah potensi besar — tetapi hanya akan menjadi angka di kertas jika tidak disertai perubahan struktur yang memberdayakan warga. Sumedang berhak berkembang lebih cepat, dan anggaran adalah alat utamanya.(*)
*)Warga Sumedang, Mantan Anggota DPRD Sumedang, Ketua Dewan Pengawas Fokus Sinergi Kebijakan
