RADARSUMEDANG.id — Kabupaten Sumedang bersiap mencetak sejarah baru dalam demokrasi tingkat desa. Sebanyak 92 desa di 26 kecamatan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak dengan sistem elektronik atau digital pada Oktober 2026.
Kesiapan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkades Serentak Secara Digital yang digelar di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis (8/10/2026).
Rakor diikuti Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sumedang, Bagian Tata Pemerintahan, DPMD, serta para panitia Pilkades.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, Widodo, menyampaikan bahwa seluruh 92 desa yang akan mengikuti Pilkades telah memiliki calon kepala desa dan nomor urut.
“Dari 92 desa yang akan melaksanakan pemilihan, semuanya sudah mempunyai calon dan sudah mempunyai nomor urut,” ujar Widodo.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkades digital tersebut akan berlangsung di 424 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 26 kecamatan.
Berbagai tahapan persiapan juga telah dilakukan, mulai dari pelatihan operator desa, pembentukan tim teknis, hingga persiapan bimbingan teknis bagi panitia dan KPPS.
Untuk setiap TPS, perangkat yang digunakan terdiri atas dua layar monitor dan satu printer termal. Sebanyak 92 tim teknis juga disiapkan untuk mendampingi pelaksanaan di masing-masing desa.
“Untuk panitia Pilkades, bimbingan teknis akan dilaksanakan tanggal 12 Oktober. Sedangkan untuk KPPS dilaksanakan secara berjenjang mulai tanggal 15, 19, dan 20 Oktober,” kata Widodo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afrian, mengapresiasi kesiapan Kabupaten Sumedang yang berani mengambil langkah besar dengan melaksanakan Pilkades digital secara serentak.
Ia menyebut keputusan Sumedang tersebut berpotensi menjadikan daerah ini sebagai benchmark bagi kabupaten/kota lain di Indonesia.
Menurutnya, penerapan Pilkades digital di Jawa Barat lahir dari proses panjang. Pemprov Jawa Barat terlebih dahulu mempelajari berbagai pengalaman daerah lain sebelum menyusun konsep yang dianggap lebih efisien, aman, mudah digunakan, dan mampu menjaga validitas serta kerahasiaan suara.
“Sumedang Insyaallah bersama kami Pemprov Jawa Barat bisa membuktikan Pilkades elektronik digital yang akan kita laksanakan bersama. Ini bisa menjadi contoh, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejumlah daerah bahkan mulai tertarik mempelajari konsep tersebut. Kabupaten Cianjur dan Ciamis disebut tengah mempertimbangkan penerapan Pilkades digital, sementara Pemerintah Provinsi Bali juga berencana datang ke Jawa Barat untuk melihat pelaksanaannya secara langsung.
“Begitu Sumedang sudah fix, tanggal 28 Oktober, Cianjur dan Ciamis akhirnya menjadikan Sumedang sebagai contoh,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa Pilkades digital bukan sekadar perubahan alat dari kertas menjadi perangkat elektronik, tetapi bagian dari keberanian pemerintah desa untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Ia meminta seluruh panitia, camat, perangkat daerah, BPD, dan unsur terkait untuk tidak pesimis menghadapi perubahan tersebut.
“Teknologi harus kita taklukkan. Caranya dengan belajar, berlatih dan membiasakan diri,” tegas Dony.
Menurutnya, Sumedang memiliki modal kuat untuk menjalankan Pilkades digital karena ekosistem digital di tingkat desa telah dibangun sejak beberapa tahun terakhir, termasuk melalui penerapan E-Office Desa dan berbagai layanan administrasi berbasis digital.
Karena itu, Bupati Dony menilai Pilkades digital merupakan langkah lanjutan dari transformasi digital yang sudah berjalan di Kabupaten Sumedang.
“Kalau ada tantangan, jangan di awal berpikir pesimis. Berpikir positif. Insyaallah mampu,” katanya.
Selain itu, Bupati Dony juga mengingatkan para panitia agar menjalankan tugas secara objektif, transparan, demokratis, jujur dan adil. Sebab, menurutnya, keberhasilan Pilkades bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh integritas orang-orang yang menjalankannya.
“Ini bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan keberkahan. Ketika panitia menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan pemimpin terbaik, kebaikannya akan mengalir kepada masyarakat,” tuturnya.(cwp)
