RADARSUMEDANG.id — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan, serta menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan, pengawasan program MBG menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan sidak ke dapur SPPG di Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Senin (12/10/2026).
“Pemerintah daerah secara intensif melakukan sidak dan monitoring terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, Forkopimda telah dibagi tugas untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan, diperkuat dengan Satgas MBG. Ini untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan, karena berkaitan dengan keamanan makanan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan manusia,” ujar Dony.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan mulai menunjukkan hasil positif. Kualitas dapur SPPG di Kabupaten Sumedang terus mengalami perbaikan, baik dari aspek kualitas menu, penyajian makanan, maupun pemenuhan standar operasional.
Perbaikan tersebut juga didukung oleh pemanfaatan aplikasi MBG yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Melalui sistem digital tersebut, informasi mengenai menu dan kandungan gizi makanan dapat diakses masyarakat sehingga pelaksanaan program menjadi lebih transparan dan mudah diawasi.
Dony menyebutkan, saat ini terdapat 150 dapur SPPG di Kabupaten Sumedang yang melayani sekitar 1.900 sekolah, 298 pesantren, serta 50 ribu ibu hamil dan balita.
“Alhamdulillah, sampai saat ini pelaksanaan MBG di Sumedang berjalan dengan baik. Ini berkat kerja keras semua pihak. Dapur SPPG terus berbenah, pemerintah turun langsung melakukan pengawasan, dan kita memperkuat sistem yang transparan agar pelaksanaan program ini semakin berkualitas,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap program MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi melalui platform digital memberikan ruang bagi masyarakat dan orang tua untuk mengetahui menu yang disajikan sekaligus turut mengawasi kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Menurut Dony, kolaborasi antara pemerintah, pengelola dapur SPPG, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas program MBG.
“Saya yakin, dengan pengawasan yang semakin ketat dan keterlibatan masyarakat, setiap dapur SPPG akan semakin terdorong untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dony menekankan bahwa manfaat program MBG tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak untuk mendukung tumbuh kembang dan melahirkan generasi yang sehat serta kuat. Program tersebut juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal, terutama melalui pemberdayaan petani, peternak, pedagang, dan pelaku usaha di sekitar dapur SPPG.
Karena itu, ia mengarahkan agar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG sebisa mungkin dipenuhi dari lingkungan sekitar, sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Program MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat. Rantai pasok bahan pangan yang sebelumnya harus melalui pasar atau perantara dapat dipersingkat karena dapur SPPG bisa mengambil langsung dari produsen di sekitarnya. Kami sudah mengarahkan agar setiap dapur memanfaatkan potensi dan komoditas lokal,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang ketat, transparansi informasi, dan penguatan rantai pasok lokal, Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen memastikan program MBG berjalan sesuai standar, memberikan manfaat optimal bagi penerima, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa.(cwp)
