RADARSUMEDANG.id – Pemerintah berencana melakukan graduasi besar-besaran terhadap penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2026.
Sekitar 1,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dipastikan tidak lagi menerima bantuan tersebut karena dinilai telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi.
Graduasi BPNT merupakan proses penghentian bantuan bagi KPM yang dianggap sudah mandiri dan tidak lagi masuk kategori miskin atau rentan miskin.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan.
BPNT selama ini diberikan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan pokok.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa bansos bukan bersifat permanen, melainkan bersifat sementara hingga penerima mampu berdiri secara ekonomi.
Alasan 1,7 Juta KPM Terkena Graduasi
Graduasi terhadap 1,7 juta KPM BPNT dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini terus disempurnakan melalui pemadanan data lintas sektor.
Sejumlah indikator digunakan untuk menentukan kelayakan penerima, mulai dari kondisi rumah, kepemilikan aset, tingkat pendapatan, hingga aktivitas ekonomi keluarga.
KPM yang dinilai sudah memiliki penghasilan stabil atau aset memadai akan dikeluarkan dari daftar penerima.
Selain graduasi alamiah karena kondisi ekonomi membaik, ada pula graduasi administratif akibat perubahan status kependudukan atau data ganda.
Pemerintah Tegaskan Bansos Harus Tepat Sasaran
Langkah graduasi ini sejalan dengan kebijakan reformasi penyaluran bansos yang menekankan ketepatan sasaran.
Selama ini, salah satu kritik utama publik adalah masih adanya penerima bansos yang dinilai sudah mampu, sementara keluarga miskin justru belum terjangkau.
Dengan pengurangan jumlah penerima BPNT, anggaran bansos diharapkan bisa dialihkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan baru.
Pemerintah juga menegaskan bahwa graduasi bukan bentuk pencabutan hak secara sepihak, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi penerima.
Dampak Graduasi bagi Penerima
Bagi KPM yang terkena graduasi, penghentian BPNT tentu menjadi tantangan tersendiri.
Namun, pemerintah mendorong agar keluarga yang lulus dari bansos dapat beralih ke program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan usaha, pelatihan keterampilan, atau akses pembiayaan UMKM.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang, bukan ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Masyarakat Bisa Ajukan Sanggahan
Pemerintah membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang merasa tidak layak digraduasi.
Mekanisme usulan dan sanggahan dapat dilakukan melalui pemerintah daerah atau sistem pelaporan yang disediakan.
Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada keluarga miskin yang terlewat akibat kesalahan data atau perubahan kondisi ekonomi yang belum tercatat.
Menuju Bansos Lebih Berkeadilan di 2026
Graduasi sekitar 1,7 juta KPM BPNT pada 2026 menjadi penanda transformasi kebijakan bansos di Indonesia.
Pemerintah menargetkan sistem bantuan sosial yang lebih adaptif, transparan, dan adil.
Dengan data yang semakin presisi, bansos diharapkan benar-benar menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mendorong penerima untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi.(net)
