RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan langkah besar untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, terdapat sekitar 78 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jabar menggandeng 751 sekolah swasta sebagai mitra penyelenggara pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan kebijakan dibuat merupakan bentuk intervensi pemerintah setelah dilakukan pemetaan terhadap lulusan SMP yang berpotensi tidak memperoleh kursi di sekolah negeri. Pemerintah tidak ingin ada anak di Jawa Barat yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung.
Purwanto menjelaskan Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mencari solusi agar seluruh anak di Jawa Barat tetap bisa mengakses layanan pendidikan. Salah satu langkah yang dipilih adalah memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta yang bersedia bermitra dengan pemerintah.
Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 751 sekolah swasta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program layanan pendidikan. Sekolah-sekolah itu nantinya akan melalui proses kurasi guna memastikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
“Dari hasil pemetaan, ada sekitar 78 ribu siswa yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Karena itu kami menyiapkan skema kerja sama dengan sekolah swasta agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Purwanto, Senin (15/6/2026).
Purwanto menjelaskan program bantuan ini ditujukan bagi siswa yang telah mengikuti PCMB dan awalnya memilih sekolah negeri, namun tidak berhasil diterima karena keterbatasan daya tampung. Pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kemudian melanjutkan sekolah di lembaga swasta yang menjadi mitra program.
Menurutnya, skema yang sedang disusun, Pemprov Jabar akan membantu biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pembangunan sekolah sebesar sekitar Rp1,5 juta per siswa. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan bulanan sebesar Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
Jika digabungkan, total bantuan yang diterima siswa diperkirakan mencapai sekitar Rp2,7 juta pada tahun pertama. Besaran tersebut masih akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan hasil finalisasi kebijakan yang tengah dibahas pemerintah provinsi.
Purwanto menegaskan bantuan tidak didasarkan pada kategori kemampuan ekonomi siswa. Selama peserta terdaftar dalam PCMB dan tidak tertampung di sekolah negeri, mereka berpeluang memperoleh bantuan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses pendidikan.
“Selain bantuan biaya pendidikan, pemerintah juga membuka peluang intervensi tambahan bagi kelompok masyarakat rentan. Skema masih dalam tahap pembahasan dan dapat mencakup kebutuhan pendukung pendidikan seperti perlengkapan sekolah bagi siswa yang membutuhkan,” katanya.
Data Disdik Jabar menunjukkan total daya tampung sekolah negeri dan swasta sebenarnya mencapai sekitar 906 ribu kursi. Namun, distribusi peserta didik, pilihan sekolah, lokasi tempat tinggal, hingga preferensi pendidikan menyebabkan masih terdapat siswa yang belum memperoleh sekolah sesuai pilihan mereka.
Dari total 464 ribu peserta yang tercatat mengikuti PCMB tahun ini, hasil pemetaan menunjukkan puluhan ribu siswa tidak masuk ke sekolah negeri. Pemerintah pun memperpanjang proses pendataan untuk memastikan seluruh lulusan SMP dapat terpetakan secara akurat sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
Purwanto menyebut keputusan siswa setelah lulus SMP sangat beragam. Sebagian memilih madrasah aliyah, sebagian langsung mendaftar ke sekolah swasta, ada yang melanjutkan pendidikan ke luar provinsi, dan tidak sedikit pula yang belum menentukan pilihan. Karena itu, pemetaan menjadi instrumen penting untuk mengetahui kebutuhan riil pendidikan di lapangan.
Selain menggandeng sekolah swasta, Pemprov Jabar juga menyiapkan program Sekolah Menengah Atas Terbuka (Smater) sebagai solusi bagi siswa yang menghadapi kendala jarak.
“Program ini ditujukan bagi peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah reguler tetapi tetap ingin melanjutkan pendidikan,” ucapnya.
Purwanto memgatakan seluruh sekolah swasta yang akan bergabung dalam program tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, hingga status akreditasi. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjaga mutu layanan bagi puluhan ribu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.(dsn)
