RADARSUMEDANG.id — Koalisi 6 Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat mendesak pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan nakal yang ada di wilayahnya.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Koalisi 6 Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat di sela-sela di halaman Gedung DPRD KBB pada Kamis (30/7/2026).
Ia mengatakan, hingga saat ini masih banyak perusahaan di Bandung Barat yang mempekerjakan tenaga kerja outsourcing pada pekerjaan inti produksi.
“Kasus yang sempat viral di Royal menjadi salah satu contohnya. Itu sudah cukup membuktikan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Bandung Barat,” katanya.
Ia menambahkan, melihat banyaknya persoalan industrial tersebut pihaknya menilai pemerintah daerah seakan menutup mata terhadap masalah yang kerap kali menimpa buruh Bandung Barat.
“Namun, pengawas seolah menutup mata. Padahal aturannya sudah jelas. Pada pekerjaan inti produksi, perusahaan tidak diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja outsourcing,” katanya.
“Dalam kasus Royal yang sempat viral, banyak masyarakat setempat yang bangga bekerja di Royal. Namun kenyataannya mereka bekerja di lingkungan Royal, tetapi bukan sebagai karyawan Royal,” imbuhnya.
Masih kata dia, contoh persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus untuk ke depannya. Dengan begitu, peristiwa yang dialami buruh di perusahaan tidak lagi terjadi di kemudian hari.
“Hubungan kerja mereka bukan dengan Royal. Kalau menggunakan bahasa yang lebih keras, mereka hanya berkumpul dan bekerja di satu tempat tanpa memiliki status sebagai karyawan perusahaan tersebut. Mereka bekerja di Royal, tetapi bukan karyawan Royal,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut kerap muncul di sejumlah perusahaan di Kabupaten Bandung Barat lantaran adanya praktik outsourcing yang tidak menghubungkan buruh dengan perusahaan secara langsung.
“Karena itu muncul berbagai perusahaan penyedia tenaga kerja seperti PPS, PPD, Aira, dan lainnya. Pada akhirnya mereka bekerja di satu tempat, tetapi tidak memiliki status sebagai karyawan Royal karena hubungan kerjanya dengan perusahaan outsourcing,” katanya.
“Pertanyaannya, selama ini apa yang dilakukan para pengawas yang katanya sering datang ke Bandung Barat. Faktanya, kondisi di Bandung Barat masih carut-marut. Bukan hanya soal upah, tetapi juga persoalan pencemaran lingkungan,” tandasnya. (kro)
