RADARSUMEDANG.ID – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumedang memasang stiker di rumah penerima bantuan sosial (Bansos) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menuai perhatian. Tanggapan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) DPC Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya.
Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi formalitas. Pemasangan stiker harus benar-benar dilakukan di lapangan dan disesuaikan dengan kondisi penerima bantuan. “Jangan sekadar formalitas. Kalau memang stikernya dibuat, ya benar-benar ditempel di rumah penerima sesuai dengan fakta di lapangan dan jangan dicopot,” kata Welly dalam sebuah kesempatan pada Jumat (7/8/2026).
Menurut Welly, proses pendataan dan pengecekan penerima bantuan juga perlu melibatkan berbagai unsur di tingkat kewilayahan. Selain pemerintah desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas perlu dilibatkan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Jadi jangan hanya data di atas kertas. Harus turun ke lapangan, melibatkan desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, sehingga benar-benar bisa melihat kondisi masyarakat yang menerima bantuan,” ujarnya.
Keterlibatan unsur kewilayahan dinilai penting, karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah. Dengan pengecekan bersama, data penerima bantuan diharapkan bisa lebih akurat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau memang masyarakatnya masih layak menerima, ya ditempel. Tapi kalau faktanya sudah tidak sesuai, itu juga harus menjadi perhatian dan datanya diperbarui,” katanya.
Lebih lanjut Welly menjelaskan, pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses tersebut. Sehubungan lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Sedangkan pengawasan akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama dengan unsur TNI dan Polri di tingkat desa.
“Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus dilibatkan. Jadi ada pengecekan bersama, bukan hanya sekadar pemasangan stiker,” tuturnya.
Pihaknya berharap pemasangan stiker nantinya benar-benar menjadi bagian dari sistem transparansi dan pengawasan Bansos. Sebaliknya, masyarakat juga dapat mengetahui siapa saja yang menerima bantuan, sekaligus ikut mengawasi ketepatan sasaran program.
Sehingga tujuan transparansi dan pengawasan harus benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai hanya dipasang secara simbolis, setelah itu tidak ada pengecekan lagi. “Dan pendamping sosial juga libatkan, beberapa tahun kebelakang stiker nya numpuk di pendamping sosial formalitas sampel hanya satu dan dua, sisanya tidak ditempel,” pungkas Welly.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Sumedang melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengambil langkah baru guna memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran. Mulai akhir tahun 2026, Pemkab Sumedang akan memberlakukan kebijakan penempelan stiker khusus di bagian depan rumah KPM PKH maupun BPNT dari Kementerian Sosial.
“Insya Allah, mulai akhir tahun ini untuk rumah penerima bantuan PKH maupun BPNT akan dipasangi stiker. Langkah ini kami lakukan sebagai bagian dari komitmen transparansi pemerintah daerah,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir kepada awak media, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Agus Kori.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa pemasangan stiker ini bertujuan untuk memberikan kejelasan identitas penerima bantuan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya tanda khusus tersebut, masyarakat luas dapat turut serta melakukan pengawasan sosial terhadap penyaluran dana Bansos.
Dengan kebijakan ini, rumah penerima bantuan dapat diketahui secara jelas. “Hal ini memungkinkan kita semua untuk bersama-sama mengontrol dan memverifikasi kelayakan penerima, mana warga yang berhak mendapatkannya dan mana yang sudah tidak layak. Di samping itu, dari Dinas Sosial juga sudah memiliki tim khusus untuk melakukan ‘ground checking’ atau verifikasi faktual di lapangan,” paparnya.
Selain sebagai alat kontrol sosial dan transparansi, penempelan stiker ini juga diharapkan mampu memberikan dorongan moral bagi masyarakat. Bagi keluarga yang perekonomiannya sudah membaik atau masuk kategori mampu, diharapkan memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri dari kepesertaan bansos.
Langkah ini juga ditujukan untuk memotivasi masyarakat agar kehidupan ekonominya bisa lebih baik lagi dan mandiri. Namun yang pasti, negara akan terus hadir memberikan perlindungan sosial yang terukur bagi rakyatnya yang benar-benar membutuhkan.
Bupati turut mendorong seluruh pendamping sosial untuk terus mengubah pola pikir masyarakat, agar semakin mandiri sehingga jumlah KPM Bansos dapat berkurang karena meningkatnya kesejahteraan, bukan karena faktor lainnya. “Keberhasilan pendamping bukan diukur dari banyaknya penerima bantuan, tetapi ketika masyarakat mampu bangkit, mandiri, dan beralih dari tangan yang menerima menjadi tangan yang memberi,” pungkas Dony.
Dia menambahkan, kunci keberhasilan pelayanan sosial adalah kolaborasi. Tidak ada satu institusi yang mampu bekerja sendiri. “Dengan sinergi yang kuat, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal dan berdampak,” katanya. (tri/jim)
