RADARSUMEDANG.id, KOTA – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mendorong SMK Fajar Mandala tidak hanya mengejar angka kelulusan siswa. Sekolah kejuruan tersebut diminta memastikan setiap lulusannya memiliki kompetensi, akhlak dan moral yang baik, sekaligus mendapat akses untuk memasuki dunia kerja.
“SMK memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri,” ujar Erwan saat meresmikan bangunan baru SMK Fajar Mandala Kampus 2 Cipameungpeuk, sekaligus meresmikan Masjid Jami Al-Fajar di Jalan Pager Betis Nomor 396, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kamis (17/9) lalu.
Wagub menambahkan, kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah dan perusahaan perlu diperkuat agar lulusan tidak berhenti pada ijazah, tetapi memiliki jalur untuk memasuki dunia kerja.
“Jangan sekadar meluluskan siswa-siswi saja, tapi bisa menjamin bahwa ketika mereka lulus akhlaknya terjaga dengan baik, moralnya terjaga dengan baik,” ujar Erwan.
Ia bahkan mendorong adanya kerja sama yang lebih konkret antara sekolah dengan perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang diminta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumedang untuk membuka peluang penyerapan tenaga kerja bagi lulusan SMK.
“Bila perlu kontrak dengan perusahaan-perusahaan, begitu lulus langsung kerja. Tidak ada lagi lulusan SMK, terutama SMK Fajar Mandala, yang menganggur. Saya akan kawal itu,” katanya.
Erwan juga menyoroti perkembangan kawasan industri di Kabupaten Sumedang. Menurut dia, keberadaan ribuan pabrik dan pertumbuhan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
“Saya tidak mau kalau masyarakat Sumedang menjadi penonton ketika industri berkembang di wilayahnya sendiri. Ketersediaan tenaga kerja terampil dari lembaga pendidikan kejuruan, kata dia, harus menjadi bagian dari upaya menghubungkan kebutuhan industri dengan sumber daya manusia lokal,” tegasnya.
Selain persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan, Erwan menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi para pekerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan pendataan pekerja, termasuk pekerja sektor informal seperti petani, buruh kasar dan pedagang, agar mereka memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Informal itu ada petani, buruh kasar, pedagang, silakan data semua. Jangan sampai ketika bekerja kemudian terjadi kecelakaan, mereka tidak punya jaminan dan akhirnya timbul kemiskinan ekstrem baru, anaknya putus sekolah, dapurnya berhenti ngebul,” tutur Erwan. (tha)
