RADARSUMEDANG.id, PAMULIHAN – Pemerintah Kecamatan Pamulihan memastikan belum ada proses operasional dari perusahaan, yang diduga membuat penapungan sumber air Cimande Areuy sehingga mengakibatkan hektaran lahan pertanian di Dusun Kiarajegang Desa Mekarbakti terancam krisis air.
Verifikasi teknis dan administrasi terkiat pemanfaatan sumber air pun dilakukan, pada Kamis (5/11). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemeriksaan dan peninjauan terhadap aspek teknis serta kelengkapan administrasi pemanfaatan sumber air, guna memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pamulihan, Andresa Yogaswara, menyampaikan bahwa hingga kini belum dilakukan penutupan pada penampungan air tersebut.
“Belum ditutup, kegiatannya juga belum ada,” kata Andresa, saat meninjau lokasi.
Dikatakan Andresa, pihaknya masih harus memastikan penyebab lahan pertanian warga krisis air, sehingga terancam gagal panen.
“Karena harus jelas dulu masalahnya apa, harus benar-benar ditelaah dulu. Jadi harus dapat dulu benang merahnya,” imbuhnya.
Terkait izin usaha perusahaan, Andresa menyampaikan bahwa hal tersebut tergantung kepada warga sekitar.
“Diizinkan atau tidak itu dikembalikan lagi ke warga. Di satu sisi kita harus melihat kondisi warga sekitar, apakah mengizinkan atau tidak,” imbuhnya.
Sebelumnya, hektaran lahan pertanian di Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, kini berada dalam kondisi was-was. Ancaman gagal panen membayangi para petani setempat akibat krisis air berkepanjangan yang diduga kuat dipicu oleh penampungan sumber air oleh salah satu perusahaan pengolahan air minum atau swasta di wilayah tersebut. (gun)
