RADARSUMEDANG.id, BANDUNG BARAT – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat secara resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kegiatan pendataan tersebut akan berlangsung selama lebih dari dua bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat, Yudiharto Trisnadi, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah resmi dimulai setelah dilakukan pencanangan oleh Bupati Bandung Barat.

“Bapak Bupati telah secara resmi melakukan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Dengan demikian, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bandung Barat resmi dimulai,” kata Yudiharto, Rabu (17/6/2026).

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kabupaten Bandung Barat menerjunkan sebanyak 1.531 petugas yang terdiri dari mitra statistik dan pegawai organik BPS. Mereka akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Mereka akan bertugas di 16 kecamatan dan 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.

Yudiharto menjelaskan, pihaknya memperkirakan terdapat sekitar 191.078 unit usaha yang akan menjadi sasaran pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Namun, jumlah tersebut masih bersifat estimasi dan berpotensi bertambah setelah proses sensus selesai dilakukan.

“Saat ini jumlah tersebut masih berupa perkiraan karena setelah pelaksanaan sensus bisa saja jumlahnya bertambah,” katanya.

Dari total unit usaha yang diperkirakan ada di Kabupaten Bandung Barat, sekitar 285 di antaranya merupakan usaha besar dengan omzet lebih dari Rp50 miliar per tahun. Selebihnya terdiri atas usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.

“Dari jumlah tersebut, sekitar 285 merupakan usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar per tahun. Sisanya merupakan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro,” jelasnya.

Menurut Yudiharto, sektor perdagangan masih menjadi jenis usaha yang paling dominan di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tersebut dapat ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Lembang yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi.

Ia menegaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan disajikan dalam bentuk data agregat dan tidak memuat identitas pelaku usaha secara individual. Hal itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Hasil sensus nantinya akan disajikan oleh BPS dalam bentuk data agregat. Data tersebut tidak akan ditampilkan berdasarkan nama maupun alamat usaha karena hal itu dilindungi oleh undang-undang,” katanya.

“Sebagai contoh, hasil yang disajikan adalah jumlah usaha pada sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sektor lainnya. Jadi tidak akan ada penyebutan nama ataupun alamat perusahaan secara individual,” sambungnya.

Lebih lanjut, Yudiharto menuturkan data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Dari data tersebut dapat diketahui sektor usaha apa yang paling potensial di Kabupaten Bandung Barat dan sektor mana yang perlu mendapatkan dukungan atau intervensi lebih lanjut dari pemerintah daerah,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bandung Barat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.

“Kami menjamin seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Penulis: KRO