BERITA SINGKAT
- KM ITB menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dalam aksi mahasiswa di Bandung.
- Mahasiswa meminta pengelolaan fiskal yang lebih bertanggung jawab dan berpihak pada daya beli masyarakat.
- ITB mendorong penguatan industri berbasis riset, inovasi, dan manufaktur untuk memperkuat ekonomi nasional.
- Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah menjadi sorotan mahasiswa.
- Mahasiswa juga meminta perbaikan koordinasi pemerintahan dan komunikasi publik berbasis data.
RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dalam aksi yang digelar pada Rabu (17/6/2026). Tuntutan tersebut meliputi perbaikan pengelolaan fiskal, evaluasi program pemerintah, penguatan industrialisasi berbasis riset dan inovasi, serta pembenahan sistem komunikasi publik.
Ketua K3 BEM ITB, Nahda Nabila, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan nasional yang dinilai memerlukan langkah perbaikan yang lebih serius, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami melihat bagaimana realitas bangsa yang kita hadapi saat ini, berbagai isu yang kita hadapi, dan berbagai catatan tata kelola yang masih perlu diperbaiki,” ujar Nahda saat menyampaikan pernyataan sikap di hadapan massa aksi, Rabu (17/6/2026).
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan pengelolaan fiskal negara. KM ITB meminta pemerintah menerapkan langkah-langkah yang lebih bertanggung jawab melalui efisiensi anggaran, evaluasi program-program yang dinilai belum optimal, serta penataan kembali prioritas belanja negara.
Menurut Nahda, realokasi anggaran perlu diarahkan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memperkuat daya beli rakyat dan mendukung pertumbuhan industri manufaktur nasional.
“Langkah-langkah tanggung jawab fiskal melalui efisiensi anggaran, perbaikan program-program pemerintah, serta realokasi pengeluaran untuk penguatan daya beli masyarakat dan industri manufaktur menjadi salah satu tuntutan yang kami bawa,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola program-program pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Nahda menegaskan masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan publik sehingga program yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami mendorong perbaikan tata kelola program-program pemerintah dengan memastikan akuntabilitas serta partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan,” ujarnya.
Dalam bidang ekonomi, mahasiswa ITB juga meminta pemerintah memperkuat arah pembangunan yang berbasis riset, inovasi, dan manufaktur. Menurut mereka, industrialisasi berbasis pengetahuan merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
Nahda menilai penguatan sektor industri berbasis riset tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami mendorong pembuatan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset, inovasi, dan manufaktur untuk memperkuat resiliensi ekonomi serta meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya koordinasi internal pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan sistem komunikasi publik yang efektif. Menurut mereka, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus terbuka, konsisten, dan didukung data yang akurat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesalahpahaman.
“Perlu ada evaluasi koordinasi internal pemerintahan dan pembangunan sistem komunikasi publik yang efektif, didukung oleh diseminasi informasi berbasis data,” ungkap Nahda.
Ia menegaskan aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa sekaligus upaya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Mahasiswa berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik di masa mendatang.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat ingin menyuarakan aspirasi rakyat. Kami ingin negara ini menjadi lebih baik, roda ekonomi dapat menyejahterakan masyarakat, dan berbagai kecacatan dalam tata kelola program pemerintah dapat diperbaiki secara nyata,” ujar Nahda.
Penulis: Dsn





