RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Tedy Rusmawan, A.Md., S.AT., M.M., mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengoptimalkan penerangan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jabar setelah maraknya aksi begal dan kecelakaan lalu-lintas di kawasan tersebut.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini, meski Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kondisi minimnya penerangan dan rambu lalu lintas sudah mengancam keselamatan masyarakat.
“Jalan Soekarno-Hatta sangat rawan pembegalan. Selain itu, rambu-rambu lalu-lintas juga masih minim hingga terjadi kecelakaan, termasuk yang melibatkan pesepeda. Kami juga mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk meminimalkan kecelakaan. Ini menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat, sehingga perlu perhatian serius dari Pak Gubernur,” ujar Tedy dalam rapat paripurna, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena Jalan Soekarno-Hatta merupakan salah satu koridor utama Kota Bandung dengan mobilitas kendaraan yang sangat tinggi, terutama pada malam hari.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) langsung merespons dengan memerintahkan percepatan penanganan. Menurutnya, Pemprov Jabar sebelumnya telah berkirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar pengelolaan jalan tersebut dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. Namun prosesnya belum berjalan karena adanya kendala strategis.
“Kami sudah mengirim surat ke Kementerian PU agar jalan itu diserahkan. Karena prosesnya cukup lama, hari ini saya minta Kepala Dinas PU kembali mengirimkan surat agar kewenangannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata KDM.
Selain itu, KDM memastikan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) akan dipercepat.
“Dalam waktu satu bulan, sepanjang Jalan Soekarno-Hatta harus sudah terang dengan pemasangan PJU. Meski belum ada alokasi anggaran, kami akan mengupayakan kerja sama dengan Bank BJB untuk mendukung pembiayaannya,” tegasnya.
Tak hanya penerangan jalan, KDM juga menyatakan pembangunan JPO di kawasan tersebut akan diupayakan terealisasi pada tahun ini melalui skema pendanaan kerja sama sebagai langkah meningkatkan keselamatan para penyeberang jalan.
Pemprov Jabar juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat mengingat status Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalan nasional yang pendanaannya bersumber dari APBN. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi peningkatan infrastruktur tanpa mengabaikan aspek kewenangan.
Melalui sinergi antara DPRD dan Pemprov Jawa Barat, pemerintah berharap persoalan minimnya penerangan, tingginya risiko kriminalitas, serta kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta dapat segera diatasi sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dan nyaman saat beraktivitas, terutama pada malam hari.(*/rik)
