RADARSUMEDANG.id--Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengisyaratkan bahwa iuran BPJS Kesehatan akan mengalami penyesuaian pada tahun 2026. Kebijakan ini disusun untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan memperhitungkan biaya operasional yang kian meningkat.
Salah satu faktor utama yang mendorong wacana kenaikan ini adalah beragam kendala pembiayaan program JKN. Selain manfaat yang terus diperluas, pemerintah juga ingin meningkatkan jumlah peserta yang mendapatkan bantuan iuran (PBI)—sebagai bagian dari komitmen menyasar kelompok rentan.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan ini akan dirancang secara bertahap dan dilakukan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat, terutama peserta mandiri. Pemerintah tetap berupaya mempertahankan subsidi untuk kelompok PBI dan peserta bukan pekerja (PBPU), seperti mempertahankan selisih iuran sebesar Rp7 ribu per peserta, yang dibayar oleh APBN.
Selain aspek keberlanjutan dan perluasan PBI, kenaikan iuran juga dianggap perlu karena belum ada penyesuaian tarif sejak 2020, sementara biaya layanan seperti obat-obatan dan peralatan medis terus meningkat.
Langkah ini telah dibahas dalam RAPBN 2026, di mana tergambar alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun, dengan masing-masing Rp69 triliun dialokasikan untuk subsidi iuran JKN. Sejumlah pihak seperti DPR dan Kementerian Kesehatan akan turut dilibatkan dalam penyusunan keputusan final. (Net)
