RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG –Sejumlah tenaga honorer madrasah di Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) mendatangi Gedung DPRD Sumedang, Selasa (1/10/2025). Mereka menuntut kepastian status dan kesejahteraan yang hingga kini masih belum jelas.
Aksi ini diawali dengan pertemuan di Sekretariat PGMI Sumedang, sebelum perwakilan guru bergerak menuju DPRD untuk menyampaikan langsung keresahan mereka.
Sekretaris PGMI Kabupaten Sumedang, H. Urip Maryana, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk solidaritas para guru madrasah yang sudah lama mengabdi.
“Pada hari Sabtu nanti kami akan bersilaturahmi ke DPRD Kabupaten Sumedang beserta jajarannya untuk memikirkan nasib guru madrasah yang belum menjadi PNS, belum tersertifikasi, dan belum diangkat PPPK. Ada 1.411 orang guru yang sudah lama mengabdi, tetapi belum mendapatkan haknya. Kemenag sudah kami informasikan dan mereka siap mendampingi,” kata Urip kepada awak media di ruang sidang paripurna DPRD Sumedang.
Urip menekankan, perjuangan ini bukan sekadar gerakan lokal, melainkan bagian dari perjuangan nasional yang menuntut keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila.
“Hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Maka harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru madrasah juga berhak merasakan keadilan sosial,” ujarnya.
Salah seorang guru MIS Ketib, Kecamatan Sumedang Utara, Omo Tarma (50), mengaku sudah lebih dari 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer tanpa kepastian status.
Ia berharap langkah ini bisa membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih adil. “Saya menjadi guru sejak 2002, istri saya pun sama-sama guru honorer. Kami berharap aspirasi ini didengar dan semoga segera ada kepastian, minimal diangkat menjadi PPPK atau CPNS. Itu akan menjadi kado terbesar bagi guru-guru madrasah,” kata Omo.(jim)
